Peran Pemuda Dalam Penegakan Hukum

Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah aktor-aktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita pencerahan kehidupan bangsa kita di masa depan. “The founding leaders” Indonesia telah meletakkan dasar-dasar dan tujuan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. 

Kita mendirikan negara Republik Indonesia untuk maksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, bangsa kita telah pula bersepakat membangun kemerdekaan kebangsaan dalam susunan organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang bersifat demokratis (democratische rechtsstaat) dan sebagai Negara Demokrasi konstitutional (constitutional democracy) berdasarkan Pancasila.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita itu, tentu banyak permasalahan, tantangan, hambatan, rintangan, dan bahkan ancaman yang harus dihadapi. Masalah-masalah yang harus kita hadapi itu beraneka ragam corak dan dimensinya. Banyak masalah yang timbul sebagai warisan masa lalu, banyak pula masalah-masalah baru yang terjadi sekarang ataupun yang akan datang dari masa depan kita. Dalam menghadapi beraneka persoalan tersebut, selalu ada kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan-ketakutan sebagai akibat kealfaan atau kesalahan yang kita lakukan atau sebagai akibat hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuan kita, seperti karena terjadinya bencana alam atau karena terjadinya krisis keuangan di negara lain yang berpengaruh terhadap perekonomian kita di dalam negeri.

Khususnya dalam persoalan hukum sangat erat kaitannya dengan masa depan suatu bangsa, dimana peran para pemuda dan mahasiswa dalam kepedulian terhadap penegakkan hukum maupun keadilan, sangatlah diperlukan. Jika hukum hanya cenderung menjadi alat pihak tertentu untuk menghantam kelompok lawan, atau demi kepentingan sepihak, hukum tegak berdiri walau dengan berbagai alat bukti yang jelas, namun hukum menjadi lemah ketika dihadapkan pada orang-orang tak berpunya, maka dimanakah peran generasi muda sebagai tumpuan cemerlang bagi terwujudnya keadilan dalam bernegara.

Apabila hukum hanya selalu tajam ke bawah namun tumpul ke atas, sehingga menyebabkan rakyat semakin muak dengan sepak terjang oknum aparat yang mempermainkan hukum, bukan tidak mungkin masa depan negara suatu saat bukan tak lagi diambang jurang kehancuran, namun telah masuk dalam jurang kehancuran Kompleksitas persoalan bangsa hari ini dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah membidani lahirnya berbagai macam kondisi yang sangat jauh dari rasionalitas manusia. Betapa tidak nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri manusia itu sendiri telah dinistakan dan dilacurkan dalam kubangan penuh noda dan dosa. Dalam hal penegakan hukum misalnya, carut-marut penegakan hukum masih saja menghiasi setiap jengkal tanah dan episode kehididupan dimanapun direpublik ini. Undang-Undang Dasar yang diletakan pada posisi terhormat sebagai hukum tertinggi dan akumulasi dari semua kepentingan yang pluralis untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hanya dijadikan slogan yang tersimpan dalam kitab-kitab hukum.

Banyak fakta hukum kasus-kasus besar di Indonesia yang tak kunjung usai  seperti halnya menuntaskan kasus dana talangan Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Hambalang yang melibatkan banyak pihak  dan yang terbaru tejeratnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada membuat keruh dan berkabungnya hukum di indobnesia, kasus tersebut merugikan negara hingga miliaran serta triliunan rupiah, sehingga  menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat menjadi apatis, mencemooh dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (steet justice).

Tak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini adalah hasil dari perselingkuhan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, mulai dari lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga kehakiman dan lembaga pemasyarakatan sehingga melahirkan virus-virus sebagai predator keadilan. Bagaimana hukum itu akan melahirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sementara perselingkuhan hukum masih saja mengisi setiap ruang penyelenggara peradilan. Hanya karena nila setitik rusak air sebelanga, tetapi lebih dari itu justru mata airnya yang telah teracuni oleh sang predator, sangat disayangkan mereka yang melakukan kerja-kerja kemunafikan ini selalu bedalih atas nama keadilan, keadilan yang penuh kecacatan.

Asaz hukum yang menyatakan bahwa hukum itu keras karena memang demikian adanya ( lex dura, sed tamen scripta) menjadi terbantahkan, karena hukum tidak berfugsi sebagaimana yang diharapkan, atau yang lebih populis lagi terhadap istilah hukum yang sering kita dengar menyatakan bahwa walaupun esok langit akan runtuh hukum harus ditegakan, ironis sekali ketika ungkapan ini hanya sebatas basa-basi tanpa arti. Apakah ini sebuah kemunduran sehingga pernyataan Myrdal, 970 : 211 dengan kalimat bahwa semua negara berkembang sekalipun dengan kadar yang berlainan dalah negara-negara yang lembek menjadi tidak terbantahkan. Padahal filosofis penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Sukanto, 1979).

Sebuah ancaman serius terhadap kelangsungan penegakan hukum ketika kemunafikan berbaur dalam ranah penegakan hukum itu sendiri, pada siapa akan berharap. Setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam hal penegakan hukum tersebut. Pertama, undang-undang itu sendiri atau faktor perundangan. Kedua,faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapakan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keseluruhan dari faktor tersebut sangat menentukan dalam penegakan hukum betapa tidak keseluruhannya merupakan sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainya karena berkaitan dengan unsur substansi hukum, unsur structural dan unsur cultural hukum itu sendiri. Jika salah satunya cacad maka akan mempengaruhi sistem yang lainya.

Adalah sebuah kepastian yang harus disegerakan dalam menyelesaiakan persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum karna ini sangat mendesak untuk dilakukan mengingat dalam konstitusi diamanatkan bahwa negara kita adalah negara hukum artinya hukum diletakan pada posisi yang terhormat sebagai panglima tertinggi dalam setiap gerak langkah warga negara. Ketika penegakan hukum ternoda oleh kepentingan-kepentingan diluar kontek yang seharusnya ketika di komperasikan antara yang seharusnya (das sain) dengan yang sebenarnya atau faktanya dilapangan (das solen), maka akan menimbulkan preskripsi-preskripsi yang negatif dalam penegakan hukum.

Dimanakah Peran Mahasiswa dan Pemuda?

Mahasiswa adalah pemuda yang akan menjadi generasi penerus bangsa untuk mengganti atau memperkuat generasi yang sudah tua. Jadi mahasiswa harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, dan untuk itu di butuhkan mahasiswa yang bermental kuat sekuat besi serta militan. Mahasiswa dapat menjadi Iron Stock, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikangenerasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terus-menerus. Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan.

Dalam aplikasinya, mahasiswa harus memiliki langkah strategis untuk menciptakan perubahan tersebut. Berdasarkan kondisi kampus sudah dipersiapkan dalam bidang kajian yang berbeda-beda dapat diklasifikasikan meliputi: keteknologian, sosial budaya, hukum dan politik, serta perekonomian. Semua bidang kajian itu ternyata dapat disatu padukan untuk menganalisis permasalahan bangsa dilihat dalam berbagai sudut pandang. Mulai dari pendidikan, ekonomi, keteknologian, serta pemerintahan. Di buduhkan juga para cendikia muda hukum  Indonesia, Itulah yag merupakan tonggak yang dapat dilakukan sebagai langkah strategis dalam revitalisasi sebagai solusi permasalahan bangsa Indonesia.

Mencermati akar masalah dalam kontek penegakan hukum maka yang penting di dipahami adalah meletakan diri pada posisi yang sadar akan tanggung jawab dan peranan yang dimainkan dalam hal ini mengutip pendapat Soekanto 1983 : 20 setidaknya ada empat peranan yang dapat menakar sejauh apa peran yang bisa dimainkan dalam penegakan hukum dari peranan yang ideal (ideal role), peranan yang seharusnya (expected role) peranan yang dianggab oleh diri sendiri (perceived role) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Persoalan partisipasi, terutama bagaimana peran para pemuda terhadap proses maupun hasil dari suatu penegakkan hukum dan keadilan, ini sangatlah perlu dan memang sangat dibutuhkan, terlebih lagi dari segi pengawasan secara umum. Professor Ernst C. Stiefel mengartikan “partisipasi sosial” sebagai “upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan. Menyadari seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kejahatan konvensional dilakukan dengan modus operandi yang canggih, sehingga dalam proses beracara diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap suatu kejahatan, maka partisipasi para pemuda guna mewujudkan ketercapaian dalam menegakkan keadilan, dari kesungguhan kerja-kerja yang memerlukan kejeniusan teramat dibutuhkan, sehingga negeri ini akan lebih cemerlang dengan keadilan sosial, terasa, dan bukanlah bayang-bayang semata

Pemuda dan mahasiswa adalah harapan bagi masa depan bangsa. Tugas kita semua mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengambil peran dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa kita di masa depan. Estafet kepemimpinan di semua lapisan, baik di lingkungan supra struktur negara maupun di lingkup infra struktur masyarakat, terbuka luas untuk kaum muda Indonesia masa kini. Namun, dengan tertatannya sistem aturan yang kita bangun, proses regenerasi itu tentu akan berlangsung mulus dan lancar dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Oleh karena itu, orientasi pembenahan sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya yang tercermin dalam sistem hukum yang berlaku saat ini sangatlah penting untuk dilakukan agar kita dapat menyediakan ruang pengabdian yang sebaik-baiknya bagi generasi bangsa kita di masa depan guna mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta guna mencapai empat tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saat ini, kita mengharapkan pemuda dan mahasiswa  kembali menjadi “Juru Selamat” ditengah krisis moral para pemimpin bangsanya serta berkontribusi nyata dalam penegakan hukum Indonesia.

---

[1] Bahan Buku Pena Muda Indonesia

[2] Eks. Presiden Mahasiswa BEM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2012 & Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin