BANJARMASIN - Masalah krisis listrik di Kalsel
sampai sekarang tak juga selesai. Biang keroknya adalah PLTU di Kalsel
belum bekerja dengan maksimal. PLTU Unit 1 dan 2 masih harus “bekerja
keras” memasok listrik, sementara PLTU Unit 3 dan 4 belum kunjung
efektif beroperasi.
Bahkan sampai sekarang sudah muncul aksi pengumpulan 1000 ton koin
untuk membangun pembangkit listrik independen (PLI) dari BEM KM Unlam.
Para mahasiswa ini menggalang dana ke masyarakat Kalsel.
“Coba serius menyelesaikan masalah listrik di Kalsel. Selama ini kita
capek, kalau dipanggil ke DPRD, jawabannya sama. PLN Kalselteng tidak
punya kuasa, karena yang berwenang adalah pemerintah pusat,” kata wakil
ketua DPRD Kalsel, Fathurrahman kepada Radar Banjarmasin kemarin
(17/10).
Sementara itu, Riswandi yang juga wakil Ketua DPRD Kalsel, mendesak
PLTU unit 4 segera diselesaikan. PLN, katanya, mesti mempercepat
penyelesaian PLTU Unit 4, sehingga kondisi krisis kelistrikan di Kalsel
bisa teratasi. Sebagai daerah penghasil batubara terbesar nomor dua di
Indonesia, Kalsel semestinya bisa bebas dari biarpet listrik.
“Ya selanjutnya PLTU Unit 4 harus digenjot penyelesaiannya. Kan sudah
cukup lama juga, jadi wajar saja didesak segera selesai, dan kita ingin
krisis listrik di Kalsel bisa segera berakhir,” cetusnya. Sebelumnya,
PLTU Unit 4 Asam-Asam yang menggunakan teknologi dari Cina diberi
deadline selesai pada 2012.
Terpisah, Presiden BEM KM Unlam, Muhamad Pazri meminta proyek PLTU
Asam-Asam agar diperiksa oleh BPK, kalau perlu oleh KPK. Menurutnya
penyelesaian PLTU yang berlarut-larut ini sangat merugikan masyarakat
Kalsel. Selain itu dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang
bergantung pada listrik.
“Kami minta proyek PLTU segera di audit oleh BPK RI, ini sangat
merugikan masyarakat. Karena kita sudah membayar tagihan PLN. Selain itu
proyek ini sudah sangat pantas untuk diaudit,” cetusnya.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam, dituding
terjadi penggelembungan atau mark-up. Pembangunan tersebut terjadi pada
pengerjaan dua unit PLTU Asam-Asam, yakni Unit 1 dan Unit 2 pada tahun
1999 lalu.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar
batubara untuk menopang pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Tengah, dituding terjadi Mark-Up hingga triliunan rupiah.
Ketua LSM Gerakan Reformasi Indonesia (GERINDO) Kalsel Syamsul Daulah
mengungkapkan, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh timnya,
ditemukan adanya penyimpangan.
“Berdasarkan hasil investigasi kami, bahwa telah terjadi penyimpangan
berupa Mark-Up harga dalam proyek pembangunan PLTU,” ujarnya belum lama
tadi. (sip)
Arsip Berita 2012 : www.radarbanjarmasin.co.id
