BANNJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Suara penolakan muncul di
masyarakat terkait diberlakukannya UKT mulai tahun ajaran baru nanti.
Salah satunya Institut Peduli Pendidikan (IPP) Kalsel. Mereka menilai
belum saatnya UKT diberlakukan.
“Saya termasuk yang kontra. Walaupun SPP tidak naik, tapi uang kuliah tunggal (UKT) akan mencekik mahasiswa. Walaupun diakui bisa dibayar secara kredit, dan biaya masuk awal lebih murah nantinya,” ujar Muhamad Pazri, direktur Eksekutif IPP Kalsel, Senin (18/2).
Yang lebih penting dari kebijakan itu, sebut mantan Presiden BEM KM Unlam itu, pihak rektorat harus transparan. Selain itu mahasiswa wajib mengawal UKT tersebut.
Menurut dia, nantinya biaya semester mahasiswa akan melonjak tinggi. Di sisi lain, penerapan UKT menyebabkan universitas mengalami defisit keuangan mulai tahun pertama hingga ketiga. “Dan, dampaknya bisa ke dana kemahasiswaan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Pajri bahkan menengara di dalam komponen UKT akan banyak biaya kecil yang ‘aneh-aneh’. Itu sebabnya, menurut dia, transparansi rektorat sangat penting. “ Seperti biaya wisuda, KKN sampai asuransi. Nanti praktiknya juga tetap saja sama. Seharunya rektorat tidak langsung menerapkan,” pungkasnya. (kur)
“Saya termasuk yang kontra. Walaupun SPP tidak naik, tapi uang kuliah tunggal (UKT) akan mencekik mahasiswa. Walaupun diakui bisa dibayar secara kredit, dan biaya masuk awal lebih murah nantinya,” ujar Muhamad Pazri, direktur Eksekutif IPP Kalsel, Senin (18/2).
Yang lebih penting dari kebijakan itu, sebut mantan Presiden BEM KM Unlam itu, pihak rektorat harus transparan. Selain itu mahasiswa wajib mengawal UKT tersebut.
Menurut dia, nantinya biaya semester mahasiswa akan melonjak tinggi. Di sisi lain, penerapan UKT menyebabkan universitas mengalami defisit keuangan mulai tahun pertama hingga ketiga. “Dan, dampaknya bisa ke dana kemahasiswaan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Pajri bahkan menengara di dalam komponen UKT akan banyak biaya kecil yang ‘aneh-aneh’. Itu sebabnya, menurut dia, transparansi rektorat sangat penting. “ Seperti biaya wisuda, KKN sampai asuransi. Nanti praktiknya juga tetap saja sama. Seharunya rektorat tidak langsung menerapkan,” pungkasnya. (kur)
![PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DI HADAPAN HUKUM[1]](https://4.bp.blogspot.com/-O3EpVMWcoKw/WxY6-6I4--I/AAAAAAAAB2s/KzC0FqUQtkMdw7VzT6oOR_8vbZO6EJc-ACK4BGAYYCw/w100/nth.png)
0 Komentar