BANJARMASIN – Tanggapan pengurus KONI Kalsel yang
menilai ada dugaan politisasi atas aksi mahasiswa menggagalkan
keberangkatan anggota DPRD Kalsel ke PON XVIII Riau menggunakan APBD
Kalsel, dipertanyakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga
Mahasiswa (KM) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).
Menurut mereka, penolakan mahasiswa terhadap rencana keberangkatan 55 anggota DPRD Kalsel ke PON XVIII Riau sangat wajar. Mengingat sebelumnya wakil rakyat "ngotot" akan memakai uang rakyat dari APBD Kalsel.
"Terlalu jauh kalau menduga aksi-aksi mahasiswa ada yang mempolitisasi. Kami tak mempermasalahkan dewan mau berangkat ke Riau, namun yang kami masalahkan, mereka mau menggunakan dana APBD. Masyarakat juga bisa menilai," kata Presiden BEM KM Unlam Muhamad Pazri kepada Radar Banjarmasin kemarin (8/9) siang.
Untuk konteks olahraga, lanjutnya, mereka malah sangat mendukung atlet Kalsel berlaga di PON XVIII Riau nanti. Namun mereka tak ingin hal ini malah diciderai oleh anggota DPRD Kalsel, yang awalnya berencana memakai APBD Kalsel untuk membiayai tiket pesawat dan penginapan selama di Riau.
"Padahal kalau memang serius mendukung para atlet, sejak awal seharusnya tak perlu ngotot ingin memakai dana APBD. Uang pribadi saja, itu logikanya," tegasnya. Sebelumnya dalam aksinya mahasiswa dari BEM KM Unlam menghadiahkan popok bayi kepada DPRD Kalsel.
Popok dimaksudkan untuk menyindir para wakil rakyat agar tak membocorkan anggaran. Desakan ini akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya disepakati, keberangkatan anggota DPRD Kalsel ke Riau tak akan menggunakan dana APBD Kalsel, namun dana pribadi.
Sebelumnya, KONI Kalsel meminta masalah olahraga jangan dipolitisasi. Hal ini dituturkan oleh Wakil Ketua KONI Kalsel Gusti Perdana Kesuma terkait "kisruh" rencana keberangkatan anggota DPRD Kalsel ke PON XVIII, Riau, pertengahan September ini.
"Kesannya jangan dipolitisasi. Karena kalau masalah olahraga seperti PON ini dipolitisasi, olahraga kita tak akan maju," kata Perdana. Dikatakannya, masalah olahraga, jangan dipolemikkan. Ia juga mengaku kecewa dengan penolakan dari mahasiswa atas keberangkatan 55 anggota dewan Kalsel ke PON Riau menggunakan dana APBD Kalsel.
"Kita sangat menyayangkan, apalagi atlet Kalsel memerlukan dukungan semua pihak agar bisa meraih prestasi di ajang nasional tersebut," cetusnya. Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel, Puar Junaidi, mendesak seluruh anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel agar wajib memenuhi undangan KONI Kalsel untuk menyaksikan atlet Kalsel yang berlaga di PON XVIII Riau.
Bahkan, Ketua Fraksi DPRD Kalsel Puar Junaidi menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksinya berangkat dan selama di Riau menggunakan uang pribadi atau ongkos sendiri. (sip/az/tri)
Menurut mereka, penolakan mahasiswa terhadap rencana keberangkatan 55 anggota DPRD Kalsel ke PON XVIII Riau sangat wajar. Mengingat sebelumnya wakil rakyat "ngotot" akan memakai uang rakyat dari APBD Kalsel.
"Terlalu jauh kalau menduga aksi-aksi mahasiswa ada yang mempolitisasi. Kami tak mempermasalahkan dewan mau berangkat ke Riau, namun yang kami masalahkan, mereka mau menggunakan dana APBD. Masyarakat juga bisa menilai," kata Presiden BEM KM Unlam Muhamad Pazri kepada Radar Banjarmasin kemarin (8/9) siang.
Untuk konteks olahraga, lanjutnya, mereka malah sangat mendukung atlet Kalsel berlaga di PON XVIII Riau nanti. Namun mereka tak ingin hal ini malah diciderai oleh anggota DPRD Kalsel, yang awalnya berencana memakai APBD Kalsel untuk membiayai tiket pesawat dan penginapan selama di Riau.
"Padahal kalau memang serius mendukung para atlet, sejak awal seharusnya tak perlu ngotot ingin memakai dana APBD. Uang pribadi saja, itu logikanya," tegasnya. Sebelumnya dalam aksinya mahasiswa dari BEM KM Unlam menghadiahkan popok bayi kepada DPRD Kalsel.
Popok dimaksudkan untuk menyindir para wakil rakyat agar tak membocorkan anggaran. Desakan ini akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya disepakati, keberangkatan anggota DPRD Kalsel ke Riau tak akan menggunakan dana APBD Kalsel, namun dana pribadi.
Sebelumnya, KONI Kalsel meminta masalah olahraga jangan dipolitisasi. Hal ini dituturkan oleh Wakil Ketua KONI Kalsel Gusti Perdana Kesuma terkait "kisruh" rencana keberangkatan anggota DPRD Kalsel ke PON XVIII, Riau, pertengahan September ini.
"Kesannya jangan dipolitisasi. Karena kalau masalah olahraga seperti PON ini dipolitisasi, olahraga kita tak akan maju," kata Perdana. Dikatakannya, masalah olahraga, jangan dipolemikkan. Ia juga mengaku kecewa dengan penolakan dari mahasiswa atas keberangkatan 55 anggota dewan Kalsel ke PON Riau menggunakan dana APBD Kalsel.
"Kita sangat menyayangkan, apalagi atlet Kalsel memerlukan dukungan semua pihak agar bisa meraih prestasi di ajang nasional tersebut," cetusnya. Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel, Puar Junaidi, mendesak seluruh anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel agar wajib memenuhi undangan KONI Kalsel untuk menyaksikan atlet Kalsel yang berlaga di PON XVIII Riau.
Bahkan, Ketua Fraksi DPRD Kalsel Puar Junaidi menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksinya berangkat dan selama di Riau menggunakan uang pribadi atau ongkos sendiri. (sip/az/tri)
Arsip Berita 2012 : www.radarbanjarmasin.co.id
