BANJARMASIN. Sejak kemarin (15/10) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unlam melakukan aksi pengumpulan 1000 ton koin, membangun pembangkit listrik independen. Aksi ini selain mendapat dukungan, tetapi juga dikritik, karena dianggap tak realistis dan tak tepat sasaran.
Presiden BEM Unlam, Muhamad Pazri mengatakan, aksi pengumpulan 1000 ton koin untuk membangun pembangkit listrik independen adalah bentuk kekecewaan terhadap kondisi listrik di Kalsel. "Masalah listrik di Kalsel tidak selesai-selesai.
Makanya kita kumpulkan dana saja membangun pembangkit listrik independen," katanya kepada Radar Banjarmasin. Pengumpulan koin sampai 1000 ton tersebut, ujarnya, memungkinkan jika masyarakat Kalsel mau bersatu. Mengatasi masalah listrik, menurutnya, tak bisa sendiri-sendiri. "Harus bersatu. Salah satunya mengumpulkan koin," tandasnya.
Berbeda dengan Pazri, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, Laifvan Sufi Irwani mempertanyakan aksi pengumpulan 1000 ton koin membangun pembangkit listrik independen.
Menurutnya, pengumpul koin 1000 ton itu sebenarnya tak realistis dan terkesan mencari sensasi. Masalah lainnya, jika dana pengumpulan koin terkumpul dan tak mencukupi membangun pembangkit, akan dikemanakan. Padahal dana itu adalah dari masyarakat.
"Saya rasa terlalu klise dan hanya mencari sensasi kalau sekadar mengumpulkan koin. Apalagi sampai 1000 ton. Apakah ini tanda rasa frustasi, karena tak berdaya mengatasi krisis listrik," kata Laifvan. Jika ingin mengatasi masalah listrik, katanya, PLN Kalselteng hanyalah "operator" karena kebijakan ada di pemerintah pusat.
Kenapa Kalsel sampai mengalami krisis, lanjutnya, karena Kalsel masih dianggap "sebelah mata" oleh pemerintah pusat. "Saya kira aksi yang digulirkan ke pemerintah pusat sudah bagus. Sayangnya tokoh Kalsel, dan politisi kita di Senayan nampak kurang kompak. Mestinya satu suara," cetusnya.
Sementara itu, wakil Ketua DPRD Kalsel, Riswandi mempersilakan jika ada aksi di masyarakat untuk melakukan protes terhadap PLN. Namun ia mengingatkan, pangkal masalahnya adalah ketidaktegasan dari pemerintah pusat.
"Intinya adalah ketidaktegasan dari pemerintah pusat. Gubernur, DPRD Kalsel kurang apa mengusahakan dan mendesak. Tapi ya itu, PLN Kalselteng di sini tak bisa berbuat banyak, karena yang menentukan kebijakan adalah pemerintah pusat," tandasnya. (sip)
Arsip Berita 2012 : www.radarbanjarmasin.co.id
Presiden BEM Unlam, Muhamad Pazri mengatakan, aksi pengumpulan 1000 ton koin untuk membangun pembangkit listrik independen adalah bentuk kekecewaan terhadap kondisi listrik di Kalsel. "Masalah listrik di Kalsel tidak selesai-selesai.
Makanya kita kumpulkan dana saja membangun pembangkit listrik independen," katanya kepada Radar Banjarmasin. Pengumpulan koin sampai 1000 ton tersebut, ujarnya, memungkinkan jika masyarakat Kalsel mau bersatu. Mengatasi masalah listrik, menurutnya, tak bisa sendiri-sendiri. "Harus bersatu. Salah satunya mengumpulkan koin," tandasnya.
Berbeda dengan Pazri, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, Laifvan Sufi Irwani mempertanyakan aksi pengumpulan 1000 ton koin membangun pembangkit listrik independen.
Menurutnya, pengumpul koin 1000 ton itu sebenarnya tak realistis dan terkesan mencari sensasi. Masalah lainnya, jika dana pengumpulan koin terkumpul dan tak mencukupi membangun pembangkit, akan dikemanakan. Padahal dana itu adalah dari masyarakat.
"Saya rasa terlalu klise dan hanya mencari sensasi kalau sekadar mengumpulkan koin. Apalagi sampai 1000 ton. Apakah ini tanda rasa frustasi, karena tak berdaya mengatasi krisis listrik," kata Laifvan. Jika ingin mengatasi masalah listrik, katanya, PLN Kalselteng hanyalah "operator" karena kebijakan ada di pemerintah pusat.
Kenapa Kalsel sampai mengalami krisis, lanjutnya, karena Kalsel masih dianggap "sebelah mata" oleh pemerintah pusat. "Saya kira aksi yang digulirkan ke pemerintah pusat sudah bagus. Sayangnya tokoh Kalsel, dan politisi kita di Senayan nampak kurang kompak. Mestinya satu suara," cetusnya.
Sementara itu, wakil Ketua DPRD Kalsel, Riswandi mempersilakan jika ada aksi di masyarakat untuk melakukan protes terhadap PLN. Namun ia mengingatkan, pangkal masalahnya adalah ketidaktegasan dari pemerintah pusat.
"Intinya adalah ketidaktegasan dari pemerintah pusat. Gubernur, DPRD Kalsel kurang apa mengusahakan dan mendesak. Tapi ya itu, PLN Kalselteng di sini tak bisa berbuat banyak, karena yang menentukan kebijakan adalah pemerintah pusat," tandasnya. (sip)
Arsip Berita 2012 : www.radarbanjarmasin.co.id
